Bidang Hukum



 



 



 



                                                                                                 



BUPATI BENER MERIAH



 



 



 



PERATURAN BUPATI BENER MERIAH



NOMOR:   11 TAHUN 2018



 



TENTANG



 



DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN



HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG



 



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA



 



BUPATI BENER MERIAH,



 



Menimbang :        bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  37  ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah.



 



Mengingat :    1.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah  Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi SumateraUtara;




  1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



 



7. Undang…………..




  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).



 



MEMUTUSKAN :



 



Menetapkan :   PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG  DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.



 



BAB I



KETENTUAN UMUM



 



Pasal 1



 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:




  1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan DPRK Bener Meriah dibantu oleh Perangkat Daerah.

  2. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

  3. Bupati  adalah Bupati Bener Meriah.

  4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

  5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja   Kecamatan   yang dalam   pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



 



 



6. Kampung………………




  1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Reje yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

  2. Reje adalah Pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

  3. Pemerintahan Kampung adalah Reje, Banta beserta perangkat Kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

  4. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;

  5. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu Kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;

  6. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.

  7. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Petue, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

  8. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama Petue.

  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APB-Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

  10. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

  11. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.

  12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

  13. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.



 



 



Bab II…………………



BAB II



RUANG LINGKUP



 



Pasal 2



 



Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:




  1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

  2. Kewenangan lokal berskala Kampung;

  3. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal Kampung;

  4. Pernyataan kesediaan sudah diterima olehKampung;

  5. Berita acara penyerahan kewenangan Kampung; dan

  6. Penyusunan Qanun Kampung.



 



 



BAB III



KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL



 



Pasal 3



 



Kriteria Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul, antara lain:




  1. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

  2. sesuai perkembangan masyarakat;

  3. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



 



 



Pasal 4



 



 




  1. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:

    1. sistem organisasi masyarakat adat;

    2. pembinaan kelembagaan masyarakat;

    3. pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;

    4. pengelolaan tanah kas Kampung;

    5. pengembangan peran masyarakat Kampung.





 




  1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

    1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;

    2. Pembinaan ketenteraman masyarakat;

    3. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah diKampung;

    4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

    5. Pengelolaan hutan Kampung milik Negara;

    6. Pengembangan Lembaga-lembaga keuangan Kampung;

    7. Pendayagunaan tanah-tanah Kampung untuk keperluan masyarakat Kampung;

    8. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;

    9. Pengamanan kekayaan dan asetKampung.





 




  1. Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.



 




  1. Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sesuai dengan potensi yang ada di Kampung tersebut.



 



 



Bab IV………………



BAB IV



KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG



 



Pasal 5



 



Kewenangan Kampung meliputi :




  1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

  2. pelaksanaan Pembangunan Kampung

  3. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat;

  4. Hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.



 



Pasal 6



 




  1. Kriteria kewenangan lokal berskala Kampung antara lain:




  1. sesuai kepentingan masyarakat Kampung;

  2. telah dijalankan oleh Kampung;

  3. mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung;

  4. muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung; dan

  5. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kampung.




  1. Daftar Kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

  2. Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sesuai dengan potensi yang ada di Kampung tersebut.



 



Pasal 7



 




  1. Kewenangan Kampung berdasarkan Kewenangan lokal berskala Kampung paling sedikit terdiri:

    1. Pengelolaan tambatan perahu;

    2. Pengelolaan pasar Kampung;

    3. pengelolaan tempat pemandian umum;

    4. pengelolaan jaringan irigasi;

    5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;

    6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

    7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

    8. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;

    9. pengelolaan embung Kampung;

    10. pengelolaan air minum berskala Kampung; dan

    11. pembuatan jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.



  2. Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Kampung yang dilakukan seperti:

    1. Pembangunan jalan-jalan Kampung;

    2. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Kampung dan rumah rakyat;

    3. Usaha ekonomi masyarakat;

    4. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan

    5. Pengembangan pusat perekonomian Kampung, seperti pasar Kampung, perkoperasian, perbankan dan Lembaga keuangan lainnya;

    6. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;





g. Melakukan…………..




  1. Melakukan penghijauan Kampung;

  2. Mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;

  3. Pengembangan industri rumah tangga;

  4. Kerjasama pemasaran produksi pertanian.



 



Pasal 8



 




  1. Pemerintah Kampung melakukan kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal Kampung yang menjadi tolok ukur dalam penetapan program pembangunan Kampung dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Kampung.

  2. Pemerintah Kampung dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan pasal 5 dan pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan



 



BAB V



MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG



 



Bagian Kesatu



Umum



 



Pasal 9



 




  1. Pemerintah Kampung menetapkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

  2. Penetapan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Kampung.



 



Pasal 10



 



Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:




  1. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

  2. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;

  3. klarifikasi Qanun Kampung; dan

  4. pelaksanaan.



 



Bagian Kedua



Pemilihan Jenis Kewenangan



 



Pasal 11



 




  1. Pemilihan kewenangan Kampung dilakukan dalam forum Musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh Reje, Petue dan dihadiri dari unsur Pemerintah Kampung, Petue, Lembaga kemasyarakatan Kampung dan unsur masyarakat.          

  2. Hasil keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Reje, Petue dan perwakilan peserta Musyawarah Kampung.



 



 



(3) Keputusan………………



 




  1. Keputusan hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Reje, Petue dan Pemerintah Kampung dalam penyusunan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

  2. Format berita acara dan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



 



Bagian Ketiga



Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan



 



Pasal 12



 




  1. Pemerintah Kampung menyusun rancangan Qanun Kampung berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

  2. Rancangan Qanun Kampung yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung dan  Camat untuk mendapatkan masukan.

  3. Petue menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Qanun Kampung.

  4. Rancangan Qanun Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Reje kepada Petue untuk dibahas dan disepakati bersama.

  5. Rancangan Qanun Kampung yang telah disepakati bersama oleh Petue dan Reje Kampung disampaikan oleh pimpinan Petue kepada Reje untuk ditetapkan menjadi Qanun Kampung.

  6. Penyampaian rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

  7. Reje menetapkan rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Qanun Kampung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Kampung dari pimpinan Petue.

  8. Banta Kampung mengundangkan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Kampung.



 



Bagian Keempat



Klarifikasi



 



Pasal 13



 




  1. Qanun Kampung yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) disampaikan oleh Reje kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

  2. Bupati melakukan klarifikasi Qanun Kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

  3. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Qanun Kampung atau mendelegasikan kepada Camat.

  4. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:



a. Hasil…………..




  1. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

  2. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi.



 




  1. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) QanunKampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

  2. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan  Qanun Kampung tersebut dengan Keputusan Bupati.

  3. Pemerintah Kampung yang masih memberlakukan Qanun Kampung yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



 



Bagian Kelima



Pelaksanaan



 



Pasal 14



 




  1. Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung menjadi dasar bagi Kampung untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Kampung melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung), Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKampung) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).

  2. Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

    1. Realisasi pelaksanaan;

    2. Tingkat pencapaian;

    3. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

    4. sarana dan prasarana;dan

    5. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.





 



BAB VI



EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN



KEWENANGAN KAMPUNG



 



Bagian Kesatu



Evaluasi



 



Pasal 15



 




  1. Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.



(2) Dalam……………..




  1. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.

  2. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:

    1. Wakil Bupati, sebagai koordinator;

    2. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan

    3. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.





 




  1. Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

  2. Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

    1. pelaksanaan kewenangan Kampung telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;

    2. pelaksanaan kewenangan Kampung telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau

    3. pelaksanaan kewenangan Kampung perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Kampung guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Kampung dalam melaksanakan kewenangannya.



  3. Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Kampung.



 



 



Pasal 16



 




  1. Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Qanun Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

  2. Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

    1. Realisasi pelaksanaan;

    2. Tingkat pencapaian;

    3. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

    4. sarana dan prasarana; dan

    5. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.





 




  1. Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



 



Pasal 17



 




  1. Kampung dapat menambah kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

  2. Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan daftar kewenangan Kampung dalam Peraturan Bupati ini.

  3. Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.



 



(4) Kampung………………




  1. Kampung yang melakukan penambahan kewenangan baru ditetapkan sebagai Kampung percontohan bagi Kampung-Kampung lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangan Kampung.

  2. Kampung yang ditetapkan sebagai Kampung percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan Kampung bagi Kampung-Kampung yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangannya.

  3. Mekanisme penambahan kewenangan baru sebagai berikut:

    1. Pemerintah Kampung dan Petue melakukan pembahasan terhadap penambahan kewenangan baru, karena:

      1. kewenangan yang dimiliki oleh Kampung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan

      2. Pemerintah Kampung memperoleh penilaian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a.



    2. penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Qanun Kampung.

    3. ketentuan mengenai penetapan Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan Qanun Kampung tentang penambahan kewenangan Kampung.





 



Pasal 18



 




  1. Kampung melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:

    1. kewenangan yang dimiliki oleh Kampung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan

    2. Pemerintah Kampung memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c.



  2. Perubahan kewenangan Kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung.



 



Bagian Kedua



Pelaporan



 



Pasal 19



 




  1. Reje Kampung melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan Kampung di Kampung.

  2. Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Kampung diwilayahnya.

  3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat



(2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.




  1. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Kampung.



 



BAB VII



PEMBIAYAAN



 



Pasal 20



 




  1. Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.



 



(2) Selain……………




  1. Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;dan

    2. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





 



 



BAB VIII



PEMBINAAN DANPENGAWASAN



 



Pasal 21



 




  1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.



 




  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:

    1. Pemberian pedoman;

    2. fasilitasi dan koordinasi;

    3. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kampung;

    4. monitoring dan evaluasi;dan

    5. dukungan teknis administrasi.



  2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan  terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Kampung, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.



 



 



BAB IX



KETENTUAN LAIN-LAIN



 



Pasal 22



 




  1. Selain kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kampung memiliki kewenangan yang ditugaskan  oleh pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten  dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Kampung dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten selaku pemberi tugas.

  3. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Wewenang Pemerintahan Kampung (berita Daerah Tahun 2015 Nomor 23) tidak berlaku lagi.



 



Pasal 23



 



Pemerintah Kampung menetapkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama  12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.



 



 



 



 



Bab X…………….



 



BAB X



KETENTUAN PENUTUP



 



Pasal 24



 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten



 



Ditetapkan di Redelong



Pada tanggal,      Maret  2018  M



                            Rajab 1439   H



 



 



 



 



 



 



 



 



Diundangkan di Redelong



pada tanggal,        Maret  2018  M



Rajab 1439   H



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR :



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



LAMPIRAN -            PERATURAN BUPATI BENER MERIAH



NOMOR         :           TAHUN 2018



TANGGAL      :           Maret  2018 M



Rajab 1439 H



 



 



BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG TENTANG



HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG



                                                              



 



Pada hari ini tanggal………………….bulan……………………tahun………………, bertempat di Balai Kampung ....................... telah dilaksanakan Musyawarah Kampung dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Kampung …………………….. berdasarkan daftar kewenangan Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor .......Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, yang dihadiri oleh Petue, Reje Kampung, Perangkat Kampung, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan unsur masyarakat Kampung sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:



 




  1. Materi Rapat



Pemilihan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul Kampung dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang akan dilaksanakan oleh Kampung…… berdasarkan  daftar  kewenangan Kampung  yang diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor .......Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Kampung.



                                




  1. Keputusan Rapat



Rincian Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung dan kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Kampung ........., adalah sebagai berikut:




  1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:

    1. sistem organisasi perangkat Kampung;

    2. pengelolaan tanah kas Kampung;

    3. dan seterusnya





 




  1. Kewenangan Lokal Berskala Kampung, meliputi:

    1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung:





1. ………………….;



2.   dan seterusnya.




  1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung:



1. ………………….;



2.   dan seterusnya.




  1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung:



1. ………………….;



       2.   dan seterusnya.




  1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung:



1. ………………….;




  1.  



 




  1. Penutup



Keputusan hasil musyawarah Kampung ini menjadi dasar bagi Petue dan Pemerintah Kampung dalam penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung. Selanjutnya, Rancangan Qanun Kampung dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh Petue dan Reje Kampung, dan ditetapkan menjadi Qanun Kampung oleh Reje Kampung.



 



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.



 



........................, .............................











REJE KAMPUNG………



 



 



NAMA JELAS



PETUE KAMPUNG………



Ketua,



 



NAMA JELAS




 



PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG :



1.…………………………                                     …………………………



2.…………………………                                     …………………………




  1. dst.