Peraturan Kampung



 



 



QANUN KAMPUNG GODANG



KABUPATEN BENER MERIAH



 



NOMOR .. TAHUN 2019



TENTANG



 



KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KAMPUNG GODANG



 



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



 



DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA



REJE GODANG



 



 



Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (...) Peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Bener Meriah;



 




  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kampung Godang tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kampung  Godang.



 



Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);




  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157.TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentangKewenangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);

  6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010);

  7. Peraturan Kabupaten Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan KAMPUNGBerdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala KAMPUNG di Kabupaten Bener Meriah;



 



Dengan Kesepakatan Bersama



PETUE KAMPUNG GODANG



dan



REJE GODANG



MEMUTUSKAN



 



 



Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG GODANG TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KAMPUNG GODANG



 



 



BAB I



KETENTUAN UMUM



 



Pasal 1



Dalam Peraturan Kampung ini yang di maksud dengan :




  1. Kampung adalah Kampung Godang;

  2. Reje adalah Reje Godang;

  3. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung;

  4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  5. Petue adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;

  6. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

  7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat;

  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya di singkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintah Kampung dan Tuha Peut, yang di tetapkan dengan Qanun Kampung;

  9. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Reje setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;

  10. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang di miliki Kampung meliputi kewenangan di bidangPenyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, PembinaanKemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsamasyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat Kampung;

  11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

  12. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah di jalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung. 



 



BAB II



KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL



Pasal 2



 



Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :




  1. Sistem organisasi masyarakat adat;

  2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

  3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;

  4. Pengembangan peran masyarakat Kampung;

  5. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;

  6. Pembinaan ketenteraman masyarakat;

  7. Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Kampung;

  8. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

  9. Pendayagunaan tanah-tanah Kampung untuk keperluan masyarakat Kampung;

  10. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan

  11. Pengamanan kekayaan dan aset Kampung.



 



 



BAB III



KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG



Pasal 3



 



Kewenangan lokal berskala Kampung meliputi :




  1. pengelolaan tempat pemandian umum;

  2. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;

  3. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

  4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

  5. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;

  6. pengelolaan embung Kampung;

  7. pembuatan jalan Kampung antar pemukiman ke wilayah pertanian;

  8. pembangunan jalan-jalan Kampung;

  9. usaha ekonomi rakyat;

  10. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;

  11. pengembangan pusat perekonomian Kampung, seperti pasar Kampung, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

  12. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

  13. melakukan penghijauan Kampung;

  14. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;

  15. pengembangan industri rumah tangga;

  16. penangan kebakaran hutan dan lahan;

  17. pelayanan kesehatan dasar;

  18. penangan persampahan dan lingkungan hidup;



 



BAB IV



PENYELENGGARAAN KAMPUNG



Pasal 4



 




  1. Substansi yang memerlukan pembahasaan dengan Petue, diatur dalam Qanun Kampung tersendiri;

  2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan Petue, diatur dalam peraturan Reje atau langsung dengan Keputusan Reje.



 



BAB V



PEMBIAYAAN



Pasal 5



 



Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung di bebankan pada:




  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

  2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



 



BAB VI



PUNGUTAN KAMPUNG



Pasal 6



 




  1. Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kampung seusai dengan kewenangan Kampung berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;

  2. Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan didalam rekening Kampung;

  3. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.



 



Pasal 7



Reje menetapkan peraturan Reje dan / atau keputusan Reje guna pelaksanaan pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3).



 



BAB VII



KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 8



 



Program kegiatan dalam perencanaan Kampung yang di tetapkan sebelum di tetapkan Qanun Kampung ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



 



BAB VIII



KETENTUAN PENUTUP



Pasal 9



 



Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Godang.



 



 



 



Ditetapkan di Godang



Pada tanggal,   



Reje Godang



 



 



 



BAHTIAR



 



 



 



Diundangkan di Godang



Pada tanggal    



Sekretaris Kampung



 



 



 



 



YUSDA



 



LEMBARAN KAMPUNG GODANG TAHUN 2019 NOMOR ...